Ilustrasi. |
SUARANASIONAL.ID - Indonesia Labor Institute atau Institut Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia menyarankan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera merancang strategi penciptaan lapangan kerja melalui revitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini dinilai penting guna mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus berlangsung.
Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute, Andy William Sinaga, menjelaskan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi link and match. Strategi ini menghubungkan antara pelatihan dengan akses pasar serta dukungan finansial bagi pelaku usaha mikro yang telah mendapat pelatihan.
"Itu untuk menjawab tantangan masifnya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membuat grand design penciptaan lapangan kerja sektor usaha mikro," kata Andy dikutip ANTARA, Kamis (3/10/2024).
Selain itu, Andy juga menekankan pentingnya dukungan finansial kepada calon pelaku sektor informal. Bantuan ini diperlukan untuk membantu mereka membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), sehingga pekerja formal yang di-PHK dan beralih ke sektor informal tidak harus mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka.
Lebih lanjut, Andy menekankan perlunya peran aktif dari BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor usaha mikro. Prabowo diminta untuk mendorong BPJS Ketenagakerjaan memperluas kepesertaan di sektor ini.
"Bila perlu, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu aktor dalam membina para pelaku sektor usaha mikro tersebut," tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, menurut Andy, dampak negatif dari gelombang PHK yang saat ini sedang berlangsung bisa diminimalisir. Selain itu, kebijakan ini juga akan membantu memperlambat penurunan jumlah kelas menengah di masyarakat akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.