Prabowo Instruksikan Rp13 Triliun Uang Korupsi Sawit untuk Beasiswa LPDP, Renovasi Sekolah, dan Buku Gratis
 |
| Prabowo instruksikan Rp13 Triliun uang korupsi sawit untuk beasiswa LPDP, renovasi sekolah, dan buku gratis. (Dok. Ist) |
SUARANASIONAL.ID — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Ia meminta agar Rp13 triliun dana hasil pengembalian kasus korupsi minyak sawit dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, khususnya di sektor pendidikan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin mengubah uang hasil kejahatan menjadi investasi untuk masa depan bangsa.
Fokus dana korupsi untuk pendidikan nasional
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta agar dana Rp13 triliun tersebut dialokasikan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dana itu akan difokuskan untuk beasiswa pendidikan tinggi dan riset ilmiah bagi generasi muda Indonesia.
“Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).
Kebijakan ini muncul di tengah penurunan kuota penerima beasiswa LPDP tahun 2025 yang hanya sekitar 4.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan 8.592 penerima pada tahun 2024.
Arah baru pemanfaatan dana korupsi
Selain memperkuat LPDP, Prabowo juga menugaskan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan dana hasil korupsi dalam program peningkatan mutu pendidikan nasional.
Beberapa prioritas yang disebutkan antara lain renovasi sekolah, pengadaan fasilitas belajar, serta distribusi buku gratis ke seluruh pelosok Indonesia.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadikannya alat transformasi sosial melalui pendidikan.
Dari uang haram jadi uang bermanfaat
Dengan kebijakan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa dana hasil kejahatan korupsi tidak berhenti di kas negara, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Langkah tersebut juga dinilai sebagai bentuk restorasi keadilan ekonomi, di mana uang yang semula berasal dari kejahatan kini dikembalikan untuk kesejahteraan publik.
“Pendidikan adalah pondasi bangsa,” ujar Prabowo dalam kesempatan terpisah sebelumnya, menegaskan komitmennya untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
