Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca
Advertisement

Mahfud MD Heran Disuruh Lapor KPK Soal Whoosh, Prabowo Bangga Ekonomi Tumbuh di Tengah 110 Konflik Dunia

Mahfud MD Heran Disuruh Lapor KPK Soal Whoosh, Prabowo Bangga Ekonomi Tumbuh di Tengah 110 Konflik Dunia
Mahfud MD heran disuruh lapor KPK Soal Whoosh, Prabowo Bangga ekonomi tumbuh di tengah 110 konflik dunia. (Dok. Ist)

SUARANASIONAL.ID — Sejumlah isu politik dan hukum kembali mewarnai pemberitaan nasional dalam 24 jam terakhir, mulai Senin (20/10/2025) hingga Selasa (21/10/2025) pagi.

Dari Mahfud MD yang bingung disuruh lapor ke KPK soal dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh, hingga Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi Indonesia tumbuh di tengah 110 konflik dunia.

Berikut rangkuman lima isu utama yang menjadi sorotan publik.

1. Mahfud MD bingung disuruh lapor dugaan Mark Up Whoosh

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku heran karena diminta melapor secara resmi ke KPK terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya bisa bertindak tanpa menunggu laporan masyarakat.

Menanggapi hal itu, KPK menegaskan siap menindaklanjuti setiap dugaan korupsi, baik berdasarkan laporan publik maupun hasil penyelidikan internal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaga antirasuah dapat membangun kasus (case building) jika terdapat temuan awal yang kuat.

“KPK mengapresiasi partisipasi masyarakat, termasuk informasi dari tokoh publik seperti Mahfud MD,” ujar Budi.

Menurutnya, laporan publik adalah bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Prabowo: Pembentukan Kementerian Haji atas permintaan Arab Saudi

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam sidang kabinet paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ia menjelaskan bahwa Arab Saudi menghendaki pengelolaan haji dilakukan oleh pejabat setingkat menteri, bukan kepala badan.

Prabowo juga menyoroti capaian pemerintah yang berhasil menurunkan biaya haji dan memperpendek waktu tunggu jemaah dari 40 tahun menjadi 26 tahun.

Bahkan, Arab Saudi memberikan izin khusus bagi Indonesia untuk memiliki lahan di Kota Makkah yang akan digunakan sebagai kampung haji Indonesia.

3. Yusril: Presiden dan DPR berwenang atur struktur Polri

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah struktur Polri sepenuhnya berada di tangan presiden dan DPR.

Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur bahwa segala perubahan terkait susunan dan kewenangan Polri harus diatur melalui undang-undang.

Terkait wacana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo, Yusril menilai langkah itu positif karena dapat membuka ruang dialog publik soal arah kebijakan kepolisian di masa depan.

4. Kejati Sumut tahan Direktur PT NDP dalam kasus korupsi aset PTPN I

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (IS) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi aset PTPN I di Deli Serdang, seluas lebih dari 8.000 hektare.

IS diduga mengajukan permohonan hak guna bangunan (HGB) atas lahan yang masih berstatus HGU milik PTPN II, tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kejati Sumut menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

Penyidik juga terus mendalami keterlibatan dua pejabat BPN Sumut yang telah lebih dulu ditahan.

5. Prabowo bangga ekonomi Indonesia tumbuh di tengah 110 konflik dunia

Dalam rapat kabinet paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil meski dunia dilanda lebih dari 110 konflik bersenjata.

Ia memuji kinerja tim ekonomi pemerintah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dengan inflasi sekitar 2%, salah satu yang terendah di dunia.

Prabowo juga mengapresiasi kebijakan warisan Presiden Jokowi dalam pengendalian inflasi dan pengelolaan APBN yang efisien.

“Defisit APBN kita di bawah 3% dari PDB, dan IHSG sudah tembus 8.000 poin. Ini kerja keras kita semua,” ujar Prabowo dengan bangga.