Diisukan Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani Tegaskan Loyalitas Penuh pada Tugas Negara

Sri Mulyani menjawab soal isu pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan. (Dok. Ist)

SUARANASIONAL.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai isu yang menyebut dirinya bakal mundur dari kabinet.

Ia menegaskan bahwa dirinya tetap setia menjalankan tanggung jawab negara dengan kejujuran, profesionalisme, dan integritas tinggi.

"Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram, Selasa (2/9/2025).

Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi Indonesia, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika merasa dirugikan oleh undang-undang.

"Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, serta represi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa tugas negara menuntut sikap amanah, profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, pekerjaan ini bukan hanya rumit tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.

"Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom — empati, kepekaan, mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengapresiasi kritik, sindiran, bahkan makian yang kerap diterimanya dari publik.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus-menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri," ungkapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk membangun negeri tanpa menciptakan perpecahan atau menyebarkan kebencian.