Pemkot Malang Bahas RKPD 2026, Libatkan Berbagai Pihak

Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan saat memberikan arahan (foto: Tim Bappeda Kota Malang)

MALANG, SUARANASIONAL.ID – Pemerintah Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik guna membahas rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang Mirama ini melibatkan sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, serta perwakilan komunitas.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Kota Malang.

Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menekankan bahwa RKPD harus selaras dengan program pemerintah pusat serta visi pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM.

“Kita harus melakukan perubahan yang fundamental dalam rangka meningkatkan perekonomian. Bagaimana kita memberikan akses dan kesempatan luas bagi masyarakat dengan berpedoman pada keadilan dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Iwan, yang juga merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri.

Tema RKPD 2026, yakni "Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global," disusun agar sejalan dengan kebijakan pembangunan Jawa Timur.

Iwan juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, dengan mengoptimalkan teknologi digital dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rancangan ini masih akan melewati berbagai tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi.

Musrenbang Kota Malang yang dijadwalkan pada 19 Maret 2025 akan menjadi forum utama untuk menyempurnakan usulan program pembangunan.

“Tema ini saya rasa komplit. Tentu masih awal dan akan ada tahap berikutnya yang akan lebih detail dan menampung aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam forum ini, beberapa isu strategis daerah turut dibahas, seperti penguatan SDM, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan infrastruktur kota dan ekonomi kreatif.

Pemkot juga menaruh perhatian pada aspek lingkungan, termasuk ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, berharap forum ini dapat menjadi ajang diskusi konstruktif bagi stakeholder dalam merumuskan RKPD 2026.

“Harapannya akan ada masukan-masukan yang disampaikan untuk menjunjung perencanaan pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Forum ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta Sekretaris Bappeda Jawa Timur sebagai narasumber.

Beberapa stakeholder turut menyampaikan usulan mereka, yang langsung ditanggapi oleh Pj. Wali Kota dan para pemangku kebijakan lainnya.