Indonesia Bagikan Strategi Kelola Gambut Berbasis Data di Peru, Dorong Restorasi dan Aksi Iklim Berkelanjutan

Indonesia Bagikan Strategi Kelola Gambut Berbasis Data di Peru, Dorong Restorasi dan Aksi Iklim Berkelanjutan

SUARANASIONAL.ID — Indonesia memperkenalkan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut melalui pendekatan berbasis data pada forum Global Peatlands Initiative (GPI) yang berlangsung di Lima, Peru. Berbagai praktik yang dipaparkan meliputi pengelolaan hidrologi, pemantauan karbon, pengendalian emisi gas rumah kaca, hingga sistem pemetaan dan monitoring digital.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat pembangunan rendah karbon sekaligus berbagi praktik yang dinilai relevan bagi negara-negara yang memiliki kawasan gambut tropis.

Pengelolaan gambut menjadi bagian penting pembangunan rendah karbon

Kepala Sekretariat Interim International Tropical Peatland Center (ITPC), Agus Justianto, mengatakan perlindungan sekaligus pengelolaan ekosistem gambut memiliki peran strategis dalam mendukung target penurunan emisi Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

“Pengelolaan gambut tidak hanya berbicara tentang perlindungan lahan basah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menurunkan emisi, menjaga fungsi hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan gambut dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Agus, Minggu (6/7/2026).

Menurut Agus, pengelolaan karbon di kawasan gambut mencakup berbagai tahapan, mulai dari menjaga gambut yang masih dalam kondisi baik, menerapkan pengelolaan berkelanjutan, mencegah kerusakan tutupan lahan, menghindari pengeringan, memulihkan fungsi gambut, melakukan restorasi hidrologi, hingga rehabilitasi ekosistem setelah proses pemulihan.

Ia menjelaskan pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan gambut perlu dilakukan secara terpadu dan sistematis, bukan hanya pada tingkat lokasi tertentu, tetapi juga dalam skala Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan air, mempertahankan fungsi ekosistem, sekaligus mengendalikan emisi karbon.

“Tujuan akhirnya adalah mencapai keseimbangan gas rumah kaca yang optimal. Karena itu, pengelolaan gambut harus memastikan muka air tanah tetap terjaga, menghindari drainase berlebihan, mencegah penggunaan api, serta memilih komoditas yang sesuai dengan karakteristik gambut,” katanya.

Indonesia perkuat riset dan inovasi restorasi gambut

Selain memperkuat kebijakan, Indonesia juga terus mengembangkan penelitian dan inovasi dalam restorasi gambut dengan melibatkan 17 perguruan tinggi serta 10 lembaga riset.

Pengembangan tersebut mencakup sistem pemantauan kawasan gambut, pengelolaan tata air, paludikultur, perhitungan karbon, sistem informasi digital, hingga demonstrasi lapangan yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran sekaligus replikasi praktik terbaik.

Agus menambahkan kawasan gambut Indonesia memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Selain menjadi habitat berbagai satwa kunci, kawasan tersebut juga berperan sebagai area konservasi, ruang pengelolaan masyarakat, serta penyangga ketahanan iklim.

Karena itu, menurutnya, perlindungan dan restorasi gambut harus dipandang sebagai agenda yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pemetaan hidrologis jadi dasar penentuan restorasi

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Sekretariat Interim ITPC Bambang Supriyanto memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sistem pemetaan hidrologis gambut berbasis kedalaman kubah gambut. Pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan wilayah prioritas restorasi maupun pengelolaan.

Ia menjelaskan setiap Kesatuan Hidrologis Gambut dibagi ke dalam sejumlah sub-area hidrologis yang saling terhubung. Pembagian tersebut meliputi zona kubah gambut sebagai kawasan penyimpanan air sekaligus konservasi, zona penyangga, serta zona budidaya yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati.

“Pemetaan hidrologis menjadi fondasi penting karena restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap lokasi memiliki karakteristik air, tutupan lahan, tingkat degradasi, riwayat kebakaran, kanal, dan keterlibatan masyarakat yang berbeda,” ujar Bambang.

Restorasi dilakukan berdasarkan data dan kondisi lapangan

Bambang menjelaskan penentuan wilayah prioritas restorasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator. Di antaranya fungsi gambut, kondisi tutupan lahan, fungsi kawasan hutan, tingkat kerusakan, riwayat kebakaran, kepadatan kanal, keberadaan badan air, kelas gambut, hingga unit respons hidrologis.

Pendekatan tersebut membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai, baik melalui pembasahan kembali atau rewetting, revegetasi, maupun revitalisasi ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas, pengembangan ekonomi hijau, dan pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.

“Restorasi gambut akan lebih berhasil apabila berbasis data, mempertimbangkan kondisi hidrologis, dan melibatkan masyarakat. Karena masyarakat di sekitar kawasan gambut merupakan aktor penting dalam menjaga keberlanjutan hasil restorasi,” katanya.

Sistem digital mendukung pemantauan restorasi gambut

Bambang juga menekankan pentingnya penerapan sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) agar pelaksanaan restorasi dapat dipantau secara transparan dan berkelanjutan.

Menurutnya, Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem data dan informasi digital untuk mendukung restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove. Sistem tersebut meliputi pemantauan tinggi muka air, sistem informasi restorasi, fire danger rating system, hingga perangkat pemantauan di lapangan.

Ia mengatakan keberadaan data digital menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pengawasan potensi kebakaran, pengelolaan tata air, serta evaluasi hasil restorasi mulai dari tingkat lokasi hingga skala nasional.

Melalui paparan di forum GPI tersebut, Indonesia kembali menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan gambut memerlukan perpaduan antara kebijakan yang kuat, dukungan ilmu pengetahuan, teknologi pemantauan, inovasi restorasi, serta partisipasi aktif masyarakat.

Pengalaman yang telah diterapkan di Indonesia diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain yang memiliki kawasan gambut tropis dalam memperkuat aksi iklim, menjaga keanekaragaman hayati, dan mewujudkan pembangunan rendah karbon.