Demo Ricuh Picu Gangguan Logistik, Kadin Dorong Pemerintah Bertindak Cepat
 |
| Ketum Kadin, Anindya Bakrie. (Dok. Ist) |
SUARANASIONAL.ID — Aksi demonstrasi yang berujung anarkis kini mulai menekan roda perekonomian nasional.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menuturkan banyak pengusaha dari berbagai sektor melaporkan keluhan terkait gangguan distribusi dan pasokan bahan baku.
Anindya menyampaikan, sopir truk enggan beroperasi akibat kondisi yang tidak kondusif, membuat industri kesulitan memenuhi kebutuhan produksi. Dampaknya, rantai pasok terganggu, perusahaan ritel tidak mendapat suplai barang, hingga bahan pangan pun terhambat masuk ke pasar.
“Mereka (para pengusaha dari 200 asosiasi) meminta Kadin berperan aktif menyalurkan aspirasi ini kepada pemerintah, mendesak penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan menyediakan informasi serta jaminan keamanan yang jelas agar rantai pasok, distribusi barang, dan kegiatan logistik kembali normal,” ujar Anindya, Selasa (2/9/2025).
Gangguan keamanan di kota-kota besar juga mendorong kebijakan work from home (WFH). Namun, Kadin menilai langkah itu tidak bisa menjadi solusi penuh karena sebagian besar pekerjaan tetap menuntut kehadiran langsung. Akibatnya, karyawan takut masuk kantor, sementara pelaku usaha kecil, pedagang, dan ojek online turut kehilangan pendapatan.
Dalam rapat bersama 200 asosiasi, Kadin menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Di antaranya, mendorong industri tetap beroperasi dengan dukungan aparat keamanan, memperkuat dialog dengan aparat hukum dan lembaga pemerintah, hingga menjalankan program pasar murah bersama pemerintah daerah.
Selain itu, Kadin menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor dan mempererat kerja sama pusat-daerah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Instabilitas yang terus berlanjut disebut bakal memperberat beban dunia usaha, mulai dari investasi, produksi, hingga perdagangan.
“Keamanan dan kepastian hukum sangat menentukan keberlangsungan usaha. Dunia usaha punya tanggung jawab besar terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat, sehingga stabilitas harus segera dipulihkan,” kata Anindya.
