Amerika Serikat Tolak Kehadiran Presiden Palestina di Sidang PBB, Sejumlah Negara Eropa Protes Sikap AS

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas. (Dok. Ist)

SUARANASIONAL.ID — Washington memutuskan menolak permohonan visa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan depan.

Keputusan itu juga berlaku bagi sekitar 80 warga Palestina lainnya, termasuk anggota PLO.

Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dianggap bertentangan dengan Perjanjian Markas Besar PBB 1947, yang mewajibkan Amerika Serikat (AS) memberi akses bagi delegasi resmi ke markas besar PBB. Namun, Washington berdalih memiliki hak menolak visa demi alasan keamanan dan kebijakan luar negeri.

Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan.

“Kami mendesak pemerintah AS untuk membatalkan keputusan ini yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Perjanjian Markas Besar antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat yang melarang pembatasan akses bagi delegasi mana pun,” ujarnya dikutip dari Reuters.

Sejumlah pejabat Eropa menyatakan keberatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, misalnya, yang menekankan bahwa Majelis Umum PBB adalah forum global yang tidak dapat dibatasi aksesnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris meminta Uni Eropa mengecam keputusan AS dengan tegas.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan dukungannya terhadap Palestina melalui platform X, menyebut larangan visa tersebut tidak adil.

PBB melalui juru bicara Stephane Dujarric akan mengangkat masalah ini dalam pembicaraan dengan otoritas AS. Langkah Washington dinilai dapat memperburuk ketegangan diplomatik, apalagi Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada berencana memberikan pengakuan resmi kepada Palestina di sidang tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan misi tetap Palestina di PBB tidak terpengaruh kebijakan ini, hanya rombongan sementara yang direncanakan hadir yang akan dibatasi.