 |
| Presiden Prabowo Subianto memberi hormat dari atas pesawat saat akan bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, di Bandara Internasional Capital, Beijing, China, Minggu (10/11/2024). (Dok. ANTARA) |
JAKARTA, SUARA NASIONAL – Beredar sebuah unggahan viral di media sosial TikTok yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk menghentikan pemberian dana desa karena alasan penyalahgunaan dana oleh para kepala desa.
Unggahan ini telah menarik perhatian luas dengan jumlah tontonan mencapai 3,6 juta kali. Selain di TikTok, konten serupa juga ditemukan dibagikan kembali oleh beberapa akun di platform media sosial lain seperti X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan YouTube.
Unggahan tersebut menampilkan narasi yang berbunyi:
PRABOWO SAMPAIKAN:
DANA DESA LEBIH BAIK DISTOP, SEBAB KADES BANYAK YANG KORUPSI
Prabowo Gibran”
Hasil penelusuran yang dilakukan mengungkapkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya diambil saat Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2023 di Balairung Universitas Jambi, pada Rabu, 26 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan dan memberikan sambutan kepada ribuan kepala desa yang hadir.
Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengajak para kepala desa dengan semua elemen masyarakat dan menegaskan pentingnya peran mereka sebagai pemimpin terdekat dari rakyat. Tidak ada pernyataan terkait rencana penghentian dana desa yang diutarakan dalam acara tersebut.
Bahkan, pada masa kampanye awal tahun 2023, Prabowo pernah menyampaikan janji politiknya untuk meningkatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo berkomitmen untuk menaikkan jumlah dana yang saat ini sebesar Rp1 miliar per desa menjadi Rp5 miliar per desa.
“Kami berjanji akan meningkatkan dana desa. Ini komitmen kami untuk mendukung pembangunan desa agar lebih maju,” tegas Prabowo dalam salah satu kampanyenya pada Januari 2023.
Klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian pemberian dana desa adalah tidak benar dan tergolong sebagai hoaks. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengecek kebenaran dari sumber-sumber yang kredibel.