BLT Rp5,4 Juta Belum Cair 2026, Pemerintah Siapkan Uji Coba pada 2027

Pemerintah menyiapkan skema BLT hingga Rp5,4 juta per keluarga dengan uji coba penyaluran ditargetkan pada 2027. (Ilustrasi/Ist)

SUARANASIONAL.ID — Bantuan langsung tunai (BLT) dengan nilai sekitar Rp5,4 juta per keluarga belum memiliki jadwal pencairan pada 2026. Pemerintah masih menyelesaikan pemutakhiran data penerima dan menargetkan uji coba penyaluran pada kuartal I-II 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses pengolahan data penerima ditargetkan selesai hingga akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai menguji mekanisme penyaluran bantuan pada awal 2027.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut.

Artinya, masyarakat belum dapat menantikan pencairan BLT hingga Rp5,4 juta dalam waktu dekat karena pemerintah masih menyiapkan sejumlah tahapan sebelum program dijalankan.

Kapan BLT Rp5,4 juta cair?

Sampai saat ini belum ada tanggal pasti pencairan BLT tersebut.

Pemerintah baru menyampaikan rencana uji coba penyaluran pada kuartal I-II 2027 setelah proses pengolahan dan pemutakhiran data penerima selesai pada akhir 2026.

Uji coba akan dilakukan secara bertahap untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelum mekanisme bantuan diterapkan secara lebih luas.

Nominal Rp5,4 juta belum final

Nilai bantuan yang sedang dihitung pemerintah berada di kisaran Rp5,4 juta untuk setiap keluarga.

Namun, angka tersebut belum menjadi nominal final karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, masyarakat belum bisa memastikan setiap keluarga penerima akan memperoleh tepat Rp5,4 juta. Besaran tersebut masih merupakan perhitungan dalam penyusunan skema bansos tunai.

Bantuan diarahkan dalam bentuk tunai

Pemerintah merancang penyaluran bansos menggunakan mekanisme transfer tunai.

Luhut mengatakan pemerintah juga menyiapkan cara agar dana yang diberikan digunakan untuk kebutuhan yang telah ditentukan.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Skema tersebut masih dalam tahap penyusunan sehingga mekanisme teknis penyaluran belum ditetapkan secara rinci.

Data penerima akan diverifikasi

Pemerintah masih melakukan pengolahan data untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Data penerima akan diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses verifikasi.

Selain itu, teknologi pengenalan wajah atau face recognition juga akan digunakan dalam proses verifikasi penerima.

Masyarakat yang memenuhi kriteria nantinya akan menerima bantuan melalui mekanisme transfer tunai yang ditetapkan pemerintah setelah tahap uji coba dilakukan.

Penerima yang belum terdata bisa mengajukan sanggah

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum masuk sebagai penerima bantuan.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi kemungkinan bantuan diterima oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan.

Luhut menjelaskan pentingnya mekanisme tersebut karena masih terdapat persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.

Pemerintah berharap pembaruan data, integrasi dengan Dukcapil, penggunaan teknologi verifikasi, serta mekanisme sanggah dapat membuat penyaluran BLT lebih tepat sasaran.

Dengan tahapan yang masih berlangsung, masyarakat perlu menunggu hingga proses pemutakhiran data selesai dan uji coba pada kuartal I-II 2027 dilakukan sebelum jadwal pencairan dan mekanisme BLT ditetapkan secara lebih rinci