 |
| Tangkapan layar website Tribrata News milik Polda Papua disusupi situs judi slot. |
SuaraNasional.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah berhasil memblokir sebanyak 1 juta situs judi slot yang banyak digunakan sejumlah masyarakat Indonesia.
Namun dengan jumlah sebesar itu nyatanya belum mampu benar-benar membersihkan keberadaan situs slot dari jagat internet Indonesia. Terbukti masih banyak website serupa bahkan diiklankan secara terang-terangan melalui media sosial.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan, meski telah dilakukan upaya pemblokiran, namun keberadaan situs judi slot masih belum bisa dihilangkan sepenuhnya dari dunia maya. Bahkan proses promosi dilakukan semakin berani oleh penyedia layanan dengan menyusupi website milik pemerintah.
"Kita sudah blokir hampir 1 juta tapi muncul lagi muncul lagi, dan malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situs pemerintah," kata Usman dikutip CNN Indonesia, Sabtu (26/8/2023).
Salah satunya seperti yang tertera pada website milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih yang beralamat di kinerja.kotaprabumulih.go.id. Sistem keamanan pada website milik Pemkot Prabumulih tersebut mampu dibobol oleh sindikat judi online.
Berdasarkan penelusuran, server judi slot yang memanfaatkan website Pemkot Prabumulih tersebut dikendalikan dari luar negeri yang disinyalir sebagai server slot Thailand.
Sebelumnya Kominfo menyebut telah melumpuhkan sekira 800 ribu situs judi slot hingga awal Agustus 2023. Namun pada akhir Agustus ini jumlahnya telah bertambah menjadi 1 juta situs.
Itu artinya ada tambahan sebanyak 200 ribu situs judi slot yang juga telah disikat oleh tim Kominfo sehingga tidak bisa diakses.
Sayangnya, meski telah melenyapkan banyak situs judi slot, tetapi setelahnya justru kembali bermunculan situs serupa dengan alamat domain berbeda.
Sebagai langkah antisipatif agar situs pemerintah tak disalahgunakan, lanjut Usman, pihaknya telah mengimbau adanya peningkatan sistem keamanan pada masing-masing website milik pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Di antaranya kami sarankan lakukan tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa andal pertahanan situs kita," ujarnya.